DINAMIKA

Between the authoryty politic end service of politics

Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah: 81).

Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik

dan lebih kekal. (QS. Thaahaa: 131).

Kesadaran merupakan suatu yang dimiliki oleh manusia dan tidak ada pada ciptaan Tuhan yang lain. Kesadara yang dimiliki oleh manusia merupakan bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri manusia sesuai dengan yang diyakininya. Refleksi merupakan bentuk dari penggungkapan kesadaran, dimana ia dapat memberikan atau bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan. Setiap teori yang dihasilkan oleh seorang merupakan refleksi tetang realitas dan manusia. Kesadaran manusia ia akan mati mendahului orang-orang yang disayanginya, atau sebaliknya bahwa yang ia cintai akan mendahuluimya , kesadran akan kesendirian, keterpisahan, akan kelelamahan dalam menghadapi kekuatan alam dan masyarakat. Semuanya kenyataan itu membuat keterpisahan manusia, eksistensi tak bersatunya sebgai penjara yang tak terperikan. Manusia akan menjadi gila bila tak dapat melepaskan diri dari penjara tersebut.

Manusia yang melakukan refleksi menyadari bahwa ia mahluk yang berdimensional dan bersifat unik. Manusia menjadikan ia yang bertanggungjawab pada eksistensinya yang berbagai macam dimensi tersebut. Manusia dalam eksistensinya sebagai al insan, al basyar, ‘abdullah, annas, dan khalifah. Manusia dalam eksistensi tersebut dikarenakan potensi yang berada dalam diri manusia seperti intelektual, bilogis, spiritual, sosial dan estetika.

Namun kondisi realitas menampakkan manusia semakin jauh dari fitrahnya. Orientasi materi, kekuasaan menyebabkan adanya perubahan nilai kemanusian dan idiologi social. Kebenaran bukan lagi atas dasar nilai-nilai islam tetapi dengan paradikma positifistik yang mengakibatkan manusia mengalami split kepincangan dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan realitas. Mata, pikiran serta hati ahirnya dibutakan oleh ambisi dan nafsu tersebut yang pada dasar keberadaannya dibuat manusia itu sendiri.

Sebagai contohnya pada waktu-waktu ini kita sering melihat dan mendengar partai politik dalam melakukan maneuver atau cara-cara dalam merebut hati dan simpati rakyat agar pada saat pemilu (pesta demokrasi) nantinya keinginan mereka dapat tercapai dengan berbagai visi-misi mereka mengatas namakan Rakyat. Ada parpol yang dulu mengusung syariat Islam tapi kini muncul wacana untuk menghapus asas Islam dari partai tersebut, karena konon dengan asas Islam itu perolehan suara mereka justru semakin turun, serta banyak pula yang melakukan propaganda hitam demi memenuhi ambisi kekuasaan belaka.

Pada saat yang sama, para capres yang tidak lolos putaran pertama, atau bahkan tidak boleh ikut putaran pertama, bersikap netral, menyatakan mengikuti pilpres ini mubah-mubah saja. Berbeda dengan sebelumnya, mereka mengatakan bahwa mengikuti Pemilu atau Pilpres hukumnya wajib, dan golput hukumnya haram.

Kalau itu benar-benar mengatas namakan kepentingan rakyat. Tapi apakah selama ini politik benar-benar dipakai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat? Ataukah hanya diatasnamakan rakyat? Ataukah kepentingan rakyat hanya diperjuangkan sepanjang sesuai dengan kepentingan pribadi atau kepentingan partai? Semua kejadian ini semakin menunjukkan bahwa sebagian besar politisi dan parpol kita memang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, golongan, atau bahkan asing. Mereka bersedia melakukan kompromi apa saja, lepas dari persoalan benar atau salah. Kadang-kadang hal itu dilegitimasi dengan alasan bahwa politik adalah seni mengkompromikan berbagai kepentingan.

Pada kenyataannya rakyat merasa lebih sering dibodohi. Ketika para nelayan di Buyat ditimpa musibah karena laut mereka tercemar entah oleh siapa, jarang kita mendengar para politisi kita angkat bicara. Yang ada adalah saling tuding dan menyalahkan, sementara fakta bahwa musibah itu benar-benar terjadi, tidak ditindaklanjuti secara profesional. Demikian juga ketika ribuan orang digusur atau ribuan pengemudi becak dan pedagang kaki lima "ditertibkan" dengan kekerasan, apa yang kita lihat dari para politisi kita? Kalau menjelang Pemilu, barangkali, ada yang jual tampang. Kini, bagaimana ketika Pemilu telah usai?

Sekian banyak undang-undang dibuat diam-diam tanpa pernah secara fair dan transparan disosialisasikan dampaknya bagi rakyat. Bagaimana dengan setumpuk UU lainnya yang dibuat hanya untuk mengakomodasi kepentingan sektoral, atau kepentingan pemodal asing, yang dalam jangka panjang akan membuat bangsa ini semakin terbelit utang dan semakin sulit mendapatkan pelayanan publik, yang kini semakin diserahkan ke "mekanisme pasar" dengan alasan globalisasi? Bagaimana dengan UU Pertambangan yang membolehkan perusahaan asing menambang di kawasan hutan lindung? Bagaimana dengan UU Sisdiknas yang semakin memuluskan kapitalisasi pendidikan yang semakin menyakiti rakyat

Dengan paradigma politik kepentingan seperti di atas, maka siapapun yang duduk di legislatif, eksekutif, atau yudikatif hanya berkonsentrasi mengejar kepentingannya. Mereka tidak akan ambil pusing jika kebijakannya secara langsung atau tidak langsung menyakiti rakyat.

Paradigma politik Islam sangat berbeda dengan yang dipahami dan dipraktikkan politisi saat ini. paradigma politik Islam adalah melayani umat dalam segala permasalahannya dengan penerapan syariat Islam. Landasannya adalah kebenaran Islam untuk rakyat. Mereka yang ada di lembaga perwakilan disebut "Majelis Umat", bukan "Majelis Partai". Untuk itu sesuai dengan hakikatnya politik untuk pelayanan haruslah menyampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kemasalahatan umat. Yaitu dengan:

1. Memunculkan wakil rakyat terpercaya.

Fungsi inilah yang selama ini diberi bobot terlalu tinggi sehingga mereka mati-matian agar terpilih dalam Pemilu, menjadi wakil rakyat di parlemen, dan berperan dalam proses legislasi maupun pengawasan pemerintah) . Namun, sesungguhnya fungsi ini tidak bisa berdiri sendiri. Wakil rakyat yang baik adalah mereka yang telah terbina dengan baik pula sehingga mereka benar-benar mewakili rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di atas landasan syariat. Ketika fungsi edukasi itu lemah, maka yang dihasilkan adalah wakil-wakil rakyat yang justru saling berkolusi untuk mengelabuhi rakyat dan menjarah harta rakyat, sekalipun dalam proses yang legal dalam sistem demokrasi

2. Pencerdasan rakyat dalam berpolitik

Pendidikan politik ini tentu harus dijalankan terus-menerus, bukan hanya terdengar menjelang Pemilu saja. Kalau itu yang dilakukan maka semuanya sudah terlambat. Pendidikan juga bukan sekadar menggiring rakyat agar mencontreng tanda gambar tertentu. Sebab, yang diinginkan adalah rakyat yang cerdas politik dan secara cerdas mendukung partai dengan program-program cerdas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat; bukan rakyat yang buta politik dan secara buta mendukung partai yang buta pada kepentingan rakyat. Karena itu, pendidikan politik harus merupakan agenda utama sebuah parpol.

3. Menyuarakan aspirasi rakyat

Sebuah partai politik seharusnya selalu menyuarakan apa yang digelisahkan rakyat tidak cuma jika menjelang Pemilu saja. Tentu saja parpol tersebut juga harus siap memberikan konsep solusi atas masalah itu berdasarkan syariat. Mereka harus menunjukkan bahwa Islam tidak sekadar jargon untuk menarik simpati massa Islam, namun benar-benar pijakan mencari solusi yang jitu dan cerdas atas segala masalah umat

4. Mempersatukan elemen-elemen rakyat.

Partai harus melebur bersama rakyat, bukan sekadar kerumunan elit partai saja. Hanya dengan itu mereka akan selalu tahu apa yang dirasakan rakyat. Tentu, persatuan ini harus didasarkan pada akidah Islam, semangat ukhuwah islamiah dan menjadikan syariat Islam sebagai rambu-rambu. Ikatan di antara mereka bukan sekadar ikatan organisasi, kedaerahan, kesukuan,atau kepentingan sesaat saja; melainkan ikatan yang benar-benar ideologis.

5. Mencetak kader pemimpin

1. menjaga negara dan umat dari ancaman musuh

2. mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

3. memelihara agama dan aqidah umat

4. menyelesaikan perseng-ketaan di masyarakat dengan keadilan hukum syariah; dan

5. memelihara urusan rakyat dengan penerapan syariah;

Kini seharusnya kita pun sudah semakin sadar dan cerdas dalam menghadapi dan menyikapi para politisi, parpol, maupun perisitiwa-peristiwa politik. Bukannya memilih parpol yang menggunakan islam sebagai tujuan politik golongn mereka tapi bagaimana politik itu untuk islam (kemasalahatan umat). Sudah saat mereka sadar, bagaimana berpolitik yang islami itu. Seharusnya pula mereka hanya mendukung politisi dan partai politik yang benar-benar melayani kepentingan umat dengan panduan syariat Islam.

KREASI

"Institusi Perdagangan & Keuangan Internasional menjadi Alat Perusahaan-perusahaan Air Transnasional"

Pada tahun 1998, Bank Dunia (WB) mengatakan pemerintah Bolivia bahwa ia menolak membiri pinjaman sebesar 25 juta dolat AS untuk mendanai kembali pelayanan air bersih di kota Cochabamba, kecuali jika pemkot tersebutmenjual fasilitas pelayanan air publiknya kepada swasta dan membebankan seluruh biaya kepada konsumen. Akhirnya pemerintah Bolivia mematuhi WB dan menjual fasilitas pelayanan air Cochabamba kepada Aguas del Tunari, anank perusahaan Bachtel, raksasa di bidang konstruksi dan air dari Amerika Serikat. WB kemudian memberikan monopoli kepada pemegang konsesi (Aguas del Tunari), meminta kepada pemerintah untuk diberlakukannya full cost pricing, yaitu mematok harga air dengan dolar AS dan menginstruksikan pemerintah Bolivia untuk tidak menggunakan uang pinjaman untuk subsidi air bagi masyarakat miskin.

Setelah taraf air mencapai35%, rakyat Cochabamba turun ke jal;an dan menutup kotanya selama 4 harimelalui serangkaian pemogokan dan blokade pada bulan Januari 2000, yang dikoordinasi oleh Coordiadora de Defense de Agua y La Vida (koalisi pertahanan air dan kehidupan) yang dipimpin oleh Oscar Olivera. Sembilan puluh persn(90%) warga Cochabamba ingin pelayanan air bersih kota mereka dikembalikan ke kontrol publik. Kemudian preside Bolivia, Hugo Banzer, menggunakan hukkum militer dan memutuskan hubungan kontraknya dengan Bachtel. Tetapi iyu baru dilaksanakan setelah ada seorang anak lelaki usia 17 tahun tewas tertembak.

Direktor WB, Wolfensohn mengatakan bahwa memberikan kontrol pelayanan publik kepada masyarakat akan menyebkan pemborosan, yang artinya sama dengan isi laporan WB pada tahun 1999: "Subsidi tidak boleh diberikan agar tarif air dapat terus ditingkatkan di Cochabamba," dengan alasan seluruh pengguna air harus menanggung biaya penuh dari biaya pelayanan air bersih dan juga biaya pengembangannya. Hal tersebut mengrtikan bahwa adanya privatisasiyang diarahkan untuk melawan masyarakat miskin oleh James Wolfensohn, direktur WB.

Sejak awal 1980-an WB dan IMF menerapkan "Program Penyesuaian Struktural" pada Negara Dunia Ketiga sebagai syarat untuk memperbarui pendanaan dan pembayaran utang internasional. Melalui program ini, pemerintah Negara Dunia Ketiga diharuskan mengambil tindakan radikal, mulai dari penjualan perusahaan publik, untuk membayar utang hingga pengurangan anggaran kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial, perubahan struktural ini pada akhirnya mengakibatkan dampak negatif terhadap keadaan kehidupan masyarakat miskin yang merupakan mayoritas penduduk di negara-negara tersebut sejak 1,5 dekade lalu. Belakangan ini, salah satu persyaratan utama pemberian utang oleh WB dan IMF adalah Privatisasi fasilitas air bersih dan sanitasi publik.

Seperti yang terlihat dari peristiwa Cochabamba, tuntutan WB memang di desain untuk menguntungkan perusahaan air global seperti Bechtel. Peristiwa itu menunjukkan seberapa besar ketergantungan perusahaan-perusahaan swasta besar kepada lembaga keuangan internasional dalam usaha mereka membangun pasar air dunia. Akan tetapi, kekuasaan dan pengaruh perusahaan-perusahaan global tidak hanya sampai di sini. Hubungan yang dekat antara pemerintah dan perusahaan telah menciptakan sebuah jaringan lembaga pemerintah ekonomi global. Jaringan ini membuat peraturan-peraturan baru untuk masalah-masalah finansial, perdagangan, dan investasi yang kini dapat digunakan secara efektif oleh perusahaan air swasta dan para eksportir air.

KREASI

Hari Depan Tercerahkan tanpa Nostalgia

Hari ini, kemarin, dulu adalah sebuah catatan sejarah yang mesti kita lewati dalam perjalanan hidup kita. Tidak seorangpun tahu masa depan kita seperti apa, esok hari apa yang akan terjadi, what? hanya sang pencipta dan kita sendirilah yang tahu. Terkadang jika teringat masa lalu seperti Kecewa, sedih, gembira, riang, adalah suatu hal yang sering kita alami sebagai insan biasa. Hal ini sering kita implementasikan dengan lamunan yang membuat terbuai menjadi orang yang thulul amal atau panjang angan-angan, hingga waktupun habis disitanya.

Aduh waktu Zaman dulu ya…………..?? sandang pangan murah sekarang yang katanya zaman reformasi malah tambah bobrok….. siapa yang salah? dulu segalanya gampang dan murah sekarang mah yang halal yang haram ja susah.

Pemilu juga ngak slese-slese, soal DPT, Money politic , kisruh…. Capek deh,.,.!

Pusssingggg……….

Inilah kalimat yang dipakai untuk menyalahkan zaman, menyalahkan dunia dalam keluhan kita. Seakan itu akan meringankan keadaan dan ingin melepaskan diri dari kenyataan masa kini dan orang bisa jadi melamun bernostalgia.

Nostalgia : Ingin merengkuh masa lampau mengangap masa lampau adalah masa terbaik. Berandai-andai : ingin erengkuh masa depan tanpa proses, menganggap masa kini adalah sebuah keadaan cacat yang mesti disingkirkan.

Ada masa yang memang sulit. Benar-benar orang Indonesia tahu ini. Semua orang merasakan pahitnya zaman. Dewasa ini, Pengangguran, pendidikan, bencana yang merupakan problematika multidimensi yang masih perlu dicari solusinya.

Lalu apa yang saat ini kita cari?

Saat ini banyak orang lebih memilih untuk benostalgia ketimbang pusing memikirkan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya. Memang enak bernostalgia tapi itu tidak mengatasi permasalahan, malah akan mengatasi masalah dengan masalah baru, mengatasi kegagalan dengan kegagalan baru.

Bukankah Allah sudah bersabda dalam QS.Al Baqoroh ayat Allah tidak akan membebankan makhluknya kecuali sesuai denhgan kemampuannya.

Allah lebih tahu porsi makhluk ciptaannya. Dialah penguasa jagad raya yang mengatur siang malam, mendung hujan, hidup mati semua terjadi karena kehendaknya.

Saatnya kini, idealnya seorang muslim yang meyakini adanya Allah berbenah diri dan mulai membangun masa depan (building future). Ibarat kepompong yang ketika panas, hujan, badai menerjang ia mampu bermetamorfosa menjadi kupu-kupu yang indah atau sebaliknya, kita adalah kepompom yang kering, mati dan terdegradasi dalam menyabet gelar metmorfosa yang sempurna.

Siapkah kita menghentikan nostalgia (back to the past) yang tidak ada artinya ini, mulailah membangun masa depan yang tercerahkan dengan niat yang baik, ikhtiar, mulailah dengan mimpi, bergaulah dengan orang-orang yang mendukung mimpi kita, istiqomah dengan proses, yang terakhir berdoa selalu pada sang khalik.

By Arif Setiawan

Direktur LAPMI

TELAAH

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rosullulah SAW bersabda. “ Ada tujuh golongan yang akan Allah naungi di bawah ‘ArsyNya pada hari yang tidak ada tempat bernaung kecuali naunganNya, yaitu :

1. Pemimpin yang adil
2. Pemuda yang giat beribadah kepada Allah
3. Orang yang berzikir kepada Allah ditempat yang sunyi sampai dimatanya mengalir karena rasa takutnya kepada Allah.
4. Orang/ pemuda yang hatinya selalu terkait dengan masjid saat ia keluar sampai kembali lagi masuk ke masjid.
5. Orang yang bersodakoh dengan sembunyi-sembunyi sehingga orang lain yang ada di kanan kirinya tidak mengetahui.
6. Dua orang yang saling mencintai kerena Allah, maka mereka berkumpul da berpisah semata-mata karena Allah, dan
7. lelaki yang diajak berbuat mesum oleh wanita cantik, tetapi ia menolaknya dengan berkata, “Aku takut kepada Allah”.

Hadist tentang kepemimpinan

“ Rakyat tidak akan mengalami kehancuran sekalipun zhalim dan buruk (akhlaknya) jika pemimpinnya suka menunjukkan kejalan yang kebenaran dan terpimpin pada jalan yang benar. Sebaliknya, rakyat akan hancur sekalipun mereka uka menujuukkan jalan kebenaran dan terpimpin pada jalan yang benar jika keadaaan pemerintahannya zhalim dan buruk (akhlaknya). (HR. Abu Nu’aim)

By Nurul

Sekertaris HMI kom. FPMIPA

SEKILAS JURNALISME

Bagaimana Seharusnya Pers Islam……..

Komunikasi adalah kodrat yang dibawa oleh manusia sebagai makhluk social. Melalui komunikasi, manusia menyatakan diri, berbicara, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog, serta menyerap apa yang dilihat dan didengarnya. Sebagai hasil karya budaya masyarakat manusia, pers dan media massa memberikan tempat bagi individu dan masyarakat dengan pelbagai latar belakang, asal usul sosial, dan peradaban yang dimiliki seperti ekspresi, gagasan, pemikiran, dan aksinya.

Revolusi informasi telah menyebabkan meningkatnya jumlah maupun kualitas media massa dan pers di tengah-tengah kita. Setiap saat, di mana pun kita berada, kita dikepung dan dijejali pelbagai informasi dengan segala kekurangan dan kelebihannya, serta kebaikan dan keburukannya. Ironisnya, peta bumi kekuatan informasi dunia, itu sangatlah timpang. Negara-negara maju (Barat) memegang hegemoni dalam arus informasi dunia, sehingga menciptakan pola hubungan ''pusat-pinggiran''(center-periphery) yang sifatnya deterministik. Diperkuat oleh proses arus informasi, tercipta struktur dominasi negara maju sebagai ''pusat'' dimana produk-produk dan keinginan sosial, ekonomi, maupun politik menjadi konsumsi negara berkembang sebagai ''pinggiran''.

Sesudah kemerdekaan, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga bermunculan pers yang berbasis Islam, seperti Panji Masyarakat, Kiblat, Duta Masyarakat (organ NU), Mercu Suar (organ Muhammadiyah), dan Abadi (organ Masyumi). Di bawah maraknya politik aliran di masa Orde Lama, pers Islam seperti halnya pers lainnya,umumnya berkiprah sesuai dengan afinitas ideologisnya. Akibatnya, mereka kurang sekali memperhatikan orientasi ekonomis, yang diperlukan sebagai penyangga kehidupan pers. Namun demikian, posisi dan perannya sebagai pembawa missi amar makruf nahi munkar diakui, sekalipun mereka kerap berhadapan dengan penguasa.

Di zaman Orde Baru, posisi pers Islam justru tidak sebaik rekan-rekannya dari media umum atau non-Islam. Berdasarkan data kuantitatif, tiras pers Islam secara keseluruhan dan riil tidak lebih dari 300 ribu eksemplar. Ini sangat tidak berimbang jika dibandingkan dengan tiras rekan-rekannya dari media lain, apalagi dengan populasi umat Islam Indonesia yang lebih dari160 juta. Mengapa hal itu terjadi? Banyak yang mengatakan, keterbelakangan pers Islam sekarang ini erat kaitannya dengan masalah profesionalisme dan manajemen pengelolaannya. Profesionalisme berhubungan dengan cara kerja, penulisan jurnalistik, dan kebijakan redaksional suatu media.

Dewasa ini pers islam di Indonesia mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ini ditandai dengan banyaknya media yang mulai tampil dengan nuansa yang sangat islami. Kita dapat mengenal ada beberapa media yang tampak memiliki karakter sebagai pers islam. Sebut saja medianya tersebut terdiri dari; Majalah Islam Sabili, Majalah Ummi, Tabloid Suara Islam, Majalah Hidayatullah, Media On-Line Era Muslim, Majalah Tarbawi, dan lain sebagainya.

Menurut beberapa pengamat pers mengatakan bahwa pluralitas yang dihargai pers islam memang berjalan dengan baik. Namun nampaknya tantangannya pun tidaklah mudah. Banyak kalangan yang berupaya meyulut konflik, seakan-akan ingin menekan pluralitas yang di hargai oleh pers islam. Hal itulah yang banyak di munculkan kalangan islam liberal. Mereka menuduh Pers Islam menyuarakan fanatisme dan eklusivisme. Dari segi penyajiannya, pers islam dipandang selalu menggunakan bahasa yang cenderung provokatif, dan penjudulan berita yang bombastik. Selain itu, pers Islam juga dituduh sebagai penyebar isu yang cenderung sensitive seperti yang berkenaan dengan SARA (Suku, Ras dan Agama).

Keberhasilan pers islam dalam menghargai pluralitas, tidak demikian dengan kenyataan pers umum yang berkembang di Indonesia. Kenyataannya tidak sedikit pers umum yang justru berupaya menyulut konflik terhadap umat Islam. Bukankah pers umumlah yang selama ini sering melakukan stigmatisasi negatif terhadap islam? Stigmatisasi negatif yang biasa muncul adalah mencitrakan gerakan Islam selalu identik dengan terorisme, fasis, ektrimismis, dan berbagai macam symbol kekerasan lainya. Jelaslah itu sangat berseberangan dengan nilai-nilai Islam yang sebenaranya, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin).

Stigma tinggalah stigma, simbol tinggal simbol, tetapi kini bisakah setiap jurnalis muslim, di manapun mereka berada, mengembangkan jurnalisme profetik (prophetic journalism)? Yakni, suatu bentuk jurnalisme yang tidak hanya menulis atau melaporkan berita dan peristiwa secara lengkap, akurat, jujur, dan bertanggung jawab semata. Tapi juga memberikan petunjuk ke arah transformasi atau perubahan berdasarkan cita-cita etik dan profetik Islam. Ini berarti, suatu jurnalisme yang secara sadar dan bertanggung jawab memuat kandungan nilai dari cita-cita etik dan sosial Islam yang didasarkan pada emansipasi, liberasi, dantransendensi. Melalui jurnalisme profetik, kita berharap peradaban umat akan lebih tercerahkan. Bukankah Tuhan telah berfirman: Nun, wal qalami wamayasthurun (Nun, demi pena dan apa yang mereka goreskan-- QS Al Qalam:1). Dengan kata lain, pena menentukan arah peradaban dunia.

Arif Setiawan

Direktur LAPMI

REPORTASE

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aksi HARDIKNAS

Semarang, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Semarang melakukan aksi bakar diri di bundaran air mancur pada hari jumat 1 Mei 2009.

Hal ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan Himpunan Mahasiswa Islam atas terpuruknya dunia pendidikan Indonesia ditengah melimpahnya anggaran pendidikan 20% dari APBN. Keprihatinan yang dirasakan bukan sekedar memperingati HARDIKNAS, tetapi keinginan kita untuk membangun cara pandang revolusioner terhadap problem bangsa, khususnya masalah pendidikan yang hanya dijadikan keuntungan kapital, sehingga anggaran pendidikan tidak berimplikasi pada peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana sekolah, dan semakin buruknya pelayanan birokrasi penddidikan.

Atas dasar ini, HMI melakukan aksi sebagai bentuk kekecewaan terhadap sistem pendidikan. Himpunan Mahasiswa Islam menuntut agar ada pengawasan secara ketat terhadap anggaran bidang pendidikan, penghapusan Ujian Nasional dalam kalender akademik kegiatan pendidikan nasional, pendidikan murah dan gratis bagi masyarakat miskin, serta hapus liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan.

Aksi yang dimulai dari masjid Baiturrahman, Simpang Lima dan berhenti di Bundaran Air Mancur. Ditengah barikade polisi, aksi tetap berjalan dengan melakukan aksi teatrikal dan bakar diri, namun aksi bakar diri yang dilakukan oleh Luqni Maula mahasiswa IAIN berhasil diredam oleh petugas karena dianggap terlalu membahayakan.

REPORTASE

Forkom dan Sarasehan cari solusi

Semarang, 29 Maret 2009 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FP MIPA IKIP PGRI Semarang khususnya bidang perkaderan, mengadakan Forum Komisariat (Forkom) dan sarasehan di Masjid Agung Jawa Tengah.

Acara ini merupakan agenda rutin bidang perkaderan yang bertujuan mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan hubungan emosional.serta lebih saling mengenal antara pengurus dan kadernya.

Walaupun hanya dihadiri 15 pengurus dan kader, tidak menyurutkan suasana. Ukhti Nesvi membawakan acara dengan semangat dalam suasana ceria dan santai. Kabid perkaderan ini membagikan selembar kertas yang diisi argumen, yang tanpa malu-malu kader atau pengurus melontarkan komentar bernada kritikan, sindiran, ataupun reinforcemen.Hal ini dimaksudkan agar pengurus tahu keinginan dan apa yang dibutuhkan kader untuk bisa ditindak lanjuti.

Akhi Rohmat selaku ketua umum HMI komisariat FPMIPA mengatakan bahwa acara seperti ini harus sering dilakukan sebagai evaluasi pengurus, dengan harapan HMI MIPA tetap solid.

Agenda yang sama juga dilakukan dari bidang perkaderan di wisma Awlya sebagai tindak lanjut forkom dan sarasehan yang disebut sebagai pertemuan jilid 2.Acara yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2009 dibuat untuk mencari solusi permasalahan internal antara pengurus dan kader. Tetapi agenda ini kurang efektif karena ada beberapa kabid dan pengurus tidak datang. Meskipun demikian, acara ini tetap berlangsung dan selesai pukul 17.30 WIB.